PEWARTAHARIAN.COM Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Winardi Prabowo menegaskan komitmen pihaknya untuk melakukan pengawasan ketat terhadap penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Sulawesi Utara. Hal ini disampaikan usai pertemuan bersama Gubernur, Wakil Gubernur, jajaran pemerintah daerah, pihak Pertamina, serta unsur kepolisian dalam rangka menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kesulitan memperoleh BBM.
Menurut Winarti, pihak kepolisian bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memastikan distribusi BBM berjalan dengan baik tanpa ada hambatan dari pihak manapun. Ia menegaskan tidak boleh ada oknum yang memanfaatkan situasi ini demi kepentingan pribadi, apalagi sampai melakukan penimbunan maupun penyalahgunaan penyaluran.
“Kalau ada pihak-pihak yang mencoba menghambat atau menyalahgunakan penyaluran BBM, akan kami tindak tegas. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Winarti juga menyampaikan bahwa pada Kamis besok pihaknya akan mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan terkait, untuk membahas langkah lanjutan dalam melakukan pengawasan penyaluran BBM di seluruh SPBU. Pertemuan ini diharapkan menghasilkan strategi bersama untuk menutup celah praktik penyimpangan di lapangan.
“Mulai dari SPBU sampai ke masyarakat, kami akan melakukan pengawasan menyeluruh. Kerja sama dengan pihak Pertamina akan diperkuat agar tidak ada kebocoran distribusi,” lanjutnya.
Direskrimsus menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga transparansi penyaluran BBM. Warga diminta untuk segera melaporkan apabila menemukan praktik penimbunan, penyalahgunaan, atau adanya SPBU yang tidak menyalurkan sesuai ketentuan.
“Kami mengajak masyarakat untuk turut mengawasi. Jika ada yang melihat ada aktivitas penimbunan, pengep atau permainan harga, silakan laporkan. Kami akan langsung tindaklanjuti,” kata Winarti.
Dengan langkah tegas ini, Polda Sulut berharap permasalahan kelangkaan BBM yang sempat dikeluhkan masyarakat dapat segera teratasi. Sinergi pemerintah daerah, Pertamina, aparat penegak hukum, dan masyarakat diyakini menjadi kunci utama dalam menjamin ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM di Sulawesi Utara.(FORA)
