PEWARTAHARIAN.COM Sebagai pegiat anti korupsi, kami menyambut baik pernyataan Gubernur Sulawesi Utara yang menegaskan komitmen untuk menangkap mafia solar di daerah ini. Pernyataan tersebut penting karena praktik mafia solar selama ini telah menjadi masalah serius yang merugikan masyarakat luas, merusak sistem distribusi energi bersubsidi, dan menimbulkan potensi kerugian negara.
Kami menilai bahwa fenomena penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi, khususnya solar, bukanlah isu baru. Banyak laporan masyarakat, khususnya nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil, yang sering kesulitan memperoleh solar dengan harga resmi di SPBU. Situasi ini muncul akibat adanya praktik penimbunan, pengalihan distribusi, serta permainan harga oleh oknum-oknum tertentu yang diduga dilindungi oleh jaringan kuat. Kondisi ini jelas merugikan rakyat kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari kebijakan subsidi energi.
Untuk itu, kami menegaskan bahwa pernyataan Gubernur harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata dan terukur, bukan sekadar retorika politik. Beberapa langkah strategis yang mendesak untuk dilakukan antara lain:
1. Membangun koordinasi erat dengan aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, TNI, dan lembaga terkait) agar penindakan terhadap mafia solar dilakukan secara menyeluruh, dari pelaku lapangan hingga aktor intelektual yang berada di balik praktik ilegal ini.
2. Memperkuat transparansi dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi, baik melalui sistem digital, keterbukaan data distribusi, maupun pengawasan langsung di lapangan.
3. Menjamin bahwa tindakan pemberantasan mafia solar tidak tebang pilih, karena pengalaman menunjukkan bahwa pelaku dengan jaringan kuat seringkali lolos dari jerat hukum, sementara hanya pelaku kecil yang dijadikan kambing hitam.
4. Melibatkan partisipasi publik dan masyarakat sipil dalam pengawasan. Mekanisme pengaduan masyarakat harus dibuka selebar-lebarnya, sehingga laporan mengenai penyimpangan bisa segera ditindaklanjuti.
5. Inventalisir /tinjau kembali kasus yang ditangani APH namun tak transparan sehingga berpotensi menciptakan kurangnya kepercayaan publik.
Kami juga mengingatkan bahwa keberanian memberantas mafia solar harus konsisten, mengingat praktik ini sering bersinggungan dengan kepentingan ekonomi dan politik kelompok tertentu. Tanpa keseriusan dan transparansi, janji pemberantasan mafia solar hanya akan menambah daftar panjang komitmen yang tidak pernah terealisasi.
“Kami mendukung langkah Gubernur Sulawesi Utara, namun dukungan ini harus dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan sekadar janji. Mafia solar tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghancurkan kehidupan nelayan, petani, dan masyarakat kecil. Karena itu, penindakan harus tegas, menyeluruh, dan tanpa pandang bulu,” tegas Rolly Wenas, Ketua Harian DPP LSM INAKOR.
Sebagai pegiat anti korupsi, kami siap mengawal Tujuan Mulia Program ASTA CITA dan langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam membersihkan praktik mafia solar. Kami juga menyerukan kepada aparat penegak hukum agar tidak ragu menindak siapa pun yang terbukti bermain dalam distribusi BBM bersubsidi, sekalipun melibatkan oknum aparat dan pihak-pihak yang memiliki pengaruh politik atau ekonomi.
Demikian pernyataan resmi ini kami sampaikan sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperjuangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat, masyarakat Sulawesi Utara secara khusus.(BL)
