PEWARTAHARIAN Dinamika politik nasional kembali menjadi perhatian publik setelah Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo mengungkapkan, Gibran telah bertemu dengan Presiden Prabowo dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas perkembangan situasi politik dan hukum, khususnya terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikan Gibran.
Menurut Prasetyo, dalam pembicaraan tersebut Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari posisi Wakil Presiden di tengah dinamika yang berkembang.
Namun, Prasetyo meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut. Ia menegaskan bahwa Presiden tidak menyampaikan penolakan, melainkan memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Gibran.
Di sisi lain, Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Polemik ini mencuat setelah putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran serta persoalan dokumen pendidikan yang sebelumnya turut menjadi perhatian dalam proses hukum di MK.
Situasi politik semakin berkembang setelah sejumlah anggota DPR RI dari berbagai fraksi mulai mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Mekanisme ini merupakan salah satu hak konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Meski demikian, niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran belum dapat disamakan dengan pengunduran diri yang telah resmi berlaku. Proses dan mekanisme konstitusional tetap harus diperhatikan, sementara Gibran masih menjalankan kedudukannya sebagai Wakil Presiden hingga ada keputusan resmi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Perkembangan ini menjadi ujian tersendiri bagi stabilitas politik nasional sekaligus perhatian terhadap penegakan hukum, kepastian konstitusi, dan akuntabilitas penyelenggara negara.
(Redaksi)
