PEWARTAHARIAN.COM Proyek pembangunan SMA Taruna Nusantara di Langowan, Minahasa, yang seharusnya menjadi kebanggaan dan penggerak ekonomi lokal, justru memicu gelombang kekecewaan dan protes warga. Isu kurangnya penyerapan tenaga kerja lokal ramai diperbincangkan di platform media sosial seperti Instagram dan Facebook sepanjang November 2025, menyusul aksi unjuk rasa pada akhir Oktober lalu.
Masyarakat menuntut kuota minimal 50% pekerja asal Minahasa. di proyek senilai Ratusan miliar ini tertutup dan tidak transparan karena tidak memiliki plank proyek yang jelas,plank yang ada hanya memberikan penjelasan kontraktor pelaksana tanpa mencantumkan nilai proyek Tuntutan ini mengeras setelah video reel dari lokasi proyek viral, menunjukkan bahwa tenaga kerja utama didatangkan yang menjanjikan penguatan ekonomi daerah.
Sorotan tajam kini mengarah pada vendor pelaksana, PT GBT, yang dikecam karena ketimpangan ekstrem dalam komposisi pekerjanya. Data yang beredar menyebutkan PT GBT mempekerjakan 128 tenaga non-lokal, sementara pekerja asal Minahasa kurang dari 10 orang. Protes di grup Facebook Oktober 2025 menyebut hal ini mengabaikan potensi ratusan lapangan kerja yang semestinya bisa dinikmati warga setempat.
menciptakan multiplier effect positif bagi perekonomian daerah kini dipertanyakan. Alih-alih mendongkrak kesejahteraan, proyek strategis nasional ini justru memicu kekecewaan mendalam di kalangan warga Langowan yang selama ini bergantung pada sektor pertanian dan pariwisata.
Merespon situasi ini, Panglima Besar Torang Bersama Prabowo (Tosbro) 08, Jim Yon, menegaskan bahwa proyek yang dijalankan oleh PT Naura Dinamika Nusantara dan PT Trikarsa Adi Guna tersebut mengandung risiko tinggi. “Sangat riskan karena tidak mempekerjakan tenaga kerja lokal,” tegas Jim Yon melalui unggahan di media sosial akhir Oktober 2025. Ia menekankan, mendatangkan semua vendor dari luar daerah akan mengabaikan harmoni sosial, meskipun proyek memiliki target waktu yang ketat untuk operasional 2026 sebagai sekolah semi-militer.
Berita-berita lokal pada Oktober 2025 menyoroti aksi masyarakat Minahasa yang mengkritik kontraktor dari pusat karena lebih memilih pekerja dari Jawa. Warga mendesak agar pemerintah daerah turun tangan dan mengintervensi melalui rapat percepatan, agar proyek ini tidak memicu ketidakadilan di Bumi Nyiur Melambai.
Mantan Kadis PU Manado, Wolter Piri, sebagai manajer konsultan mencoba meredam kritik dengan menjelaskan bahwa pemilihan pekerja dari Jawa didasarkan pada sertifikasi SNI dan pengalaman. Namun, argumen efisiensi ini gagal meredam banjir protes di Instagram. Warga membantah dan menyatakan bahwa tenaga lokal sebenarnya sanggup, namun sulit bersaing karena tidak diberi kesempatan, terutama untuk pekerjaan berat yang justru didominasi oleh 128 pekerja impor PT GBT.
Pakar sosial mulai mengkhawatirkan ancaman konflik sosial yang lebih dalam jika masalah ini tidak segera ditangani. Dominasi PT Trikarsa dan PT Naura oleh pekerja non-lokal dinilai mengancam ketenangan kawasan pegunungan Langowan. Unggahan-unggahan di Facebook menyebut proyek ini berisiko merusak harmoni dan menuntut transparansi kontrak, agar sekolah bela negara ala Presiden Prabowo Subianto tidak justru menjadi simbol diskriminasi bagi warga Minahasa.
Di era pemerintahan Presiden Prabowo yang menggaungkan pembangunan SDM secara merata,dan asta cita. isu diskriminasi tenaga kerja di proyek SMA Taruna Nusantara ini menjadi ujian serius. Aktivis dan masyarakat menyarankan Kemenhan untuk merevisi kontrak dengan vendor, seperti PT Trikarsa, untuk memasukkan klausul kuota 50% tenaga lokal. diingatkan oleh Panglima Tosbro, Jim Yon.
Pada akhirnya, warga Langowan terus mendesak DPRD Minahasa dan Kemenaker untuk menyelidiki praktik vendor yang meminimalkan pekerja lokal. Proyek SMA Taruna Nusantara memiliki potensi besar untuk memajukan pendidikan di Sulut, namun tanpa inklusi yang nyata bagi anak daerah, visi nasional untuk membangun Indonesia Timur hanya akan menjadi janji yang tertinggal.(BRIANDY L)
